Memberantas Perdagangan Manusia Melalui Undang-undang

 Oleh: Latifah Iskandar

Ketua Pansus RUU PTPPO, Anggota DPR Fraksi PAN

Mencemaskan sekali melihat kasus perdagangan manusia yang dilakukan dalam skala luas terhadap perempuan dan anak Indonesia. Untuk memberantas praktik perbudakan modern ini, DPR mengambil prakarsa pengembangan sebuah Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO). Untuk pembahasan, penulis mendapat kepercayaan sebagai ketua panitia khusus (pansus). RUU ini dijadwalkan bisa disahkan dalam tahun 2006 ini.

Data statistik komprehensif perdagangan perempuan dan anak kita memang tidak tersedia. Biarpun demikian, diperkirakan ratusan ribu orang telah mengalaminya (Rosenberg, 2003;30). Ada laporan puluhan perempuan Medan diperdagangkan sebagai budak seks ke Malaysia. Juga, anak perempuan Manado ke Papua dan anak Indramayu ke tempat hiburan di Jakarta.

Perdagangan manusia tidak terjadi hanya untuk eksploitasi seks. Pada kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, penulis bertemu anak perempuan yang dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Dia dijanjikan bekerja di pabrik di Malaysia, tetapi nyatanya dipaksa bekerja sebagai PRT. Kendati telah bekerja enam bulan, ia tak menerima gaji apa pun, bahkan majikan kerap menyiksanya. Selain itu, praktik perdagangan juga dilakukan untuk tujuan pekerja kapal asing, penari kebudayaan, dan perkawinan pesanan.

Pada kunjungan ke Kuala Lumpur, Malaysia, penulis menyaksikan ratusan anak perempuan kita korban perdagangan sedang berlindung di KBRI. Penulis berbincang dengan enam korban. Mereka mengatakan, mulanya mereka hendak bekerja setelah tidak mampu lagi melanjutkan sekolah. Sebagian dari mereka hanya sampai tamat SD atau SMP. Pelaku perdagangan manusia menawarkan untuk bekerja ke Malaysia. Ternyata, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada, malah mereka dijual kepada komplotan perdagangan manusia di Malaysia.

Kesaksian korban ini memberikan penjelasan kepada kita, perempuan dan anak putus sekolah cenderung mencari kerja. Keputusan itu nyatanya tidak diimbangi dengan informasi memadai tentang jenis pekerjaan yang tersedia dan bagaimana proses yang benar mendapatkannya.

Tampak sekali aparat kelurahan maupun dinas tenaga kerja setempat hampir tidak pernah membantu perempuan dan anak mendapatkan informasi tersebut. Situasi ini dimanfaatkan komplotan perdagangan manusia untuk memerangkap mereka.

Dengan demikian, faktor putus sekolah, aspirasi bekerja, dan macetnya informasi ketenagakerjaan merupakan aspek penting terjadinya perdagangan manusia. Sedihnya, faktor ini kelihatannya dialami sebagian besar wilayah Indonesia.

Urgensi RUU

Program ekonomi, penyebarluasan informasi, dan akses pendidikan di wilayah rentan perlu dilancarkan untuk pencegahan perdagangan manusia. Program ini juga lebih berorientasi pada korban dan masyarakat agar lebih kebal dari jebakan perdagangan. Di samping pemberdayaan korban, pelaku perdagangan manusia harus pula diberantas. Untuk tujuan ini, kita memerlukan instrumen hukum yang memadai. Ternyata, materi hukum yang kita punya sekarang tidak cukup untuk menanggapi kompleksitas kejahatan perdagangan manusia. Beberapa aspek penting yang tidak memadai dalam perundang-undangan kita meliputi definisi, sistem pembuktian kejahatan, dan perlindungan korban.

a. Problem definisi

Ada dua UU yang paling relevan dalam kejahatan ini, yaitu UU KUHP Pasal 297 dan UU Perlindungan Anak tahun 2002 Pasal 83. Hanya saja kedua UU ini tidak memberi definisi perdagangan manusia. Ketiadaan definisi ini membawa masalah serius dalam penerapan kedua UU itu dalam kasus yang seharusnya dikategorikan sebagai perdagangan manusia.

Problem ini ditemukan, misalnya, dalam kasus sindikat perdagangan perempuan di bawah umur asal Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. (www.liputan6.com, 12/05). Dalam kasus ini ternyata pelaku hanya dituntut dengan tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur, menipu data tenaga kerja, atau menganiaya calon TKW. Ancaman hukumannya 2,8 tahun penjara. Hukuman ini terlampau ringan dibandingkan bila menggunakan Pasal 297 KUHP yang memiliki ancaman hingga 6 tahun penjara.

Hal yang sama juga dialami untuk kasus penari telanjang ke Jepang atas nama jasa impresariat yang terjadi baru-baru ini. Pihak kejaksaan menolak menggunakan Pasal 297 KUHP atas dasar korban sudah dewasa.

b. Kejahatan terorganisir

Pemidanaan praktik serupa perdagangan manusia dalam UU yang ada lebih fokus pada kejahatan perorangan. Padahal nyata sekali praktik perdagangan manusia dilakukan secara terorganisir. Secara teknis hukum, penyelidikan dan penyidikan kejahatan perorangan dan teorganisir seharusnya berbeda. Demikian juga definisi hukum tentang kejahatan terorganisir harus diuraikan jelas sebab kejahatan ini bisa berbasis pada hubungan perkomplotan yang “kuat” ataupun “longgar”. Umumnya organisasi kejahatan perdagangan manusia dilakukan sindikat dengan organisasi tanpa struktur, tetapi melibatkan beberapa orang, termasuk bekerja sama dengan aparat yang menyalahgunakan wewenangnya.

3. Perlindungan korban

Korban perdagangan manusia menderita secara jasmani dan batin. Ternyata, UU yang ada tidak menyediakan bantuan yang memadai bagi korban.

Seharusnya ada bantuan untuk korban yang wajib diberikan menurut UU. Bantuan bisa meliputi penanganan luka jasmani dan trauma, klaim atas hak sebagai pekerja, dan kemudahan berurusan dengan proses hukum sebagai korban tindak pidana. Yang terakhir ini adalah kunci keberhasilan penuntutan hukum perdagangan manusia.

Ketiga aspek penting ini merupakan argumentasi dasar mengapa kita memerlukan UU baru tentang pemberantasan perdagangan manusia. Untuk itu, DPR dan pemerintah perlu bekerja keras agar Indonesia memiliki UU antiperdagangan manusia yang komprehensif dan memadai diterapkan.

sumber: Harian Kompas, 08 April 2005

8 Responses to Memberantas Perdagangan Manusia Melalui Undang-undang

  1. Rozaq says:

    Setuju………..

  2. shinta says:

    saya adalah mahasiswa fisip undip yang sedang menyelesaikan skripsi, tentang masalah perdagangan permpuan di indonesia. saya sangat setuju jika masalah ini segera ditanggapi dengan serius. tetapi saya ingin bertanya mengapa perdagangan prempuan ini khususnya untuk tujuan prostitusi masih terus terjadi?dan bagaimana sebenarnya komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak kaum perempuan ini?terimakasih

    • muhammad reiza says:

      slm knl mba shinta……. blh sy minta e-mail mba???? ada yg sy ingin tanyakan tentang pembuata skripsi nya, terutama buku2 n referensi yg mba gunakan. indahnya berbagi. trimakasih. reiza.

  3. wahyu says:

    saya pemerhati masalah trafficking semoga RUU anti trafficking bisa menampung aspirasi masyarakat yang anti trafficking. sebagai muslim saya sangat tidak setuju dengan adanya perdagangan manusia karena sangat tidak manusiawi

  4. yuli says:

    saya adalah mahasiswa unsa yang sedang menyelesaikan makalah tentang kasus perdagangan manusia di indonesia. saya sangat setuju, kalau pemberantasan perdagangan manusia segera di berantas. agar masyarakat tidak resah lagi tentang adanya kejahatan. tapi saya ingin bertanya saat ini pemerintah sudah memberantas kejahatan tentang perdagangan manusia tapi masih saja tetap terjadi perdagangan manusia, padahal ada kasus kejahatan yang lebih heboh lagi. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut, agar tidak terjadi lagi ?. Terima kasih

    • muhammad reiza says:

      maaf mba, blh sy minta e-mail mba yuli? sy mau tanya2 sedikit tentang pembuatan makalah mba uli mengenai perdagangan manusia. sy : reiza mengucapkan trimakasih.

  5. Aktiv zena preduzeca Milan Blagojevic Namenska Lucani u prostorijama Doma Kulture u Lucanima…

    […]Memberantas Perdagangan Manusia Melalui Undang-undang « Stop Kekerasan Perempuan[…]…

  6. pejuang muda says:

    saya cuma mau bilang betapa berharganya manusia di muka bumi ini tp kenapa mereka masih di perdagang kan jadi saya setu dengan pemberantasan bagi orang2 yang melakukan perdagangan manusia khusus nya bagi kaum Hawa yg lemah seharus nya sangat di lindungi…..

    jadi kalau saya bilang langsung lah di paculi kepala orang yg melakukan perdagangan manusia di indonesia ini dan DPR harus cepat mengeluarkan UU itu tentang penjualan manusia karna kami rakyat ini sangat butuh itu…terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: