Memperjuangkan UU Pemberantasan Trafficking (dari pengalaman perempuan)

Oleh: R Valentina Sagala

RANCANGAN Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saat ini berada pada urutan kesembilan Program Legislasi Nasional di DPR. Rancangan ini merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga telah menerbitkan Amanat Presiden untuk mengajukan rancangan ini ke DPR.

PADA tanggal 7 Maret 2005 Komisi VIII DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Aisyah, Muslimat NU, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Solidaritas Perempuan untuk memperoleh masukan dalam Pembahasan Penyusunan RUU tentang trafficking.

Tentu saja ada banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, terutama mengingat setidaknya sejak beberapa tahun terakhir sejumlah organisasi perempuan dan anak telah bekerja memerangi perdagangan orang (trafficking), termasuk mendorong lahirnya UU Anti Trafficking di Indonesia.

Terdapat beberapa hal kritis berkenaan dengan RUU yang ada saat ini, antara lain belum ada kejelasan posisi saksi korban, korban bukan saksi, dan saksi bukan korban untuk mendapatkan hak perlindungan korban dan saksi; belum diaturnya kekebalan korban dari penuntutan untuk perbuatan yang dilakukan selama proses perdagangan orang. Misalnya, bagaimana jika korban melakukan tindak kekerasan atau perusakan sebagai bentuk perlawanannya dari tindak kejahatan trafficking. RUU pun belum mengatur larangan atas pemeriksaan riwayat pribadi korban sebelum peristiwa-peristiwa yang berujung pada perdagangan.

RUU ini juga belum menegaskan perlindungan bagi korban secara komprehensif, termasuk tempat tinggal, layanan konseling, informasi tentang hukum, bantuan material, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, hingga kerahasiaan identitas; belum mengatur kemungkinan korban memperoleh status penduduk sementara di Indonesia sehingga tidak menghalangi korban dalam memperoleh kompensasi melalui pengadilan; dan belum mengatur jaminan bahwa korban yang diperdagangkan ke Indonesia hanya dapat dipulangkan secara sukarela, termasuk mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan atau dokumen akibat trafficking.

Selain itu, RUU ini belum membuat ketentuan khusus untuk korban anak dan belum jelas pasal pemidanaan terhadap sindikat trafficking yang berkedok badan hukum tertentu.

Mendesak

Sejumlah hal di atas sesungguhnya menunjukkan kompleksitas persoalan perdagangan manusia dan karenanya semakin mendesak untuk diatur dalam suatu UU.

Data Komnas Perlindungan Anak (Maret 2005) menunjukkan, angka penjualan anak balita yang melibatkan sindikat internasional menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 ada 102 kasus yang terbongkar, tahun 2004 bertambah menjadi 192 kasus. Jumlah anak korban trafficking untuk tujuan prostitusi meningkat, dari berbagai rumah bordil di Indonesia, 30 persen atau sekitar 200.000-300.000 perempuan yang dilacurkan adalah anak-anak.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan, pada tahun 2004 teridentifikasi 14.020 kasus kekerasan terhadap perempuan (meningkat dari tahun 2003, yaitu sebesar 7.787 kasus). Dari angka ini, 562 merupakan kasus trafficking.

Di lapangan, pengalaman bekerja dalam isu trafficking mengantarkan saya pada fakta bahwa persoalan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Di tingkat pencegahan, trafficking berkaitan erat dengan beberapa faktor, mulai dari kemiskinan yang mencekik, rendahnya tingkat pendidikan, hingga budaya yang mengobyekkan anak dan perempuan, seperti menganggap anak adalah “milik” orangtua atau bahwa anak perempuan adalah obyek seksual yang bernilai ekonomis.

Di tingkat penanganan kasus, sejumlah kerumitan kembali ditemui. Sebagai contoh, sebagian aparat penegak hukum dan aparat pemerintah sering mempertanyakan mengenai persetujuan korban trafficking. Salah seorang peserta lokakarya pernah mengatakan, “Bagaimana ya, Bu. Kalau dia sendiri (korbannya) mau, lantas kita mau apa?”

Hal lain, sebagian aparat penegak hukum dan aparat pemerintah mempertanyakan mengenai “kedewasaan” korban. Seorang peserta pernah mengatakan kepada saya, “Ya, meskipun umur si korban di bawah 18 tahun, tetapi kalau sudah tahu ’gituan’’, sudah kawin, berarti sudah bukan anak-anak lagi dong.”

Ada pula aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan anggota masyarakat yang masih menggunakan standar moralitas yang bias dalam memandang persoalan trafficking. Sebagai contoh, kenyataan korban pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya (tidak “perawan”/tidak “gadis”) umumnya dijadikan standar moral bahwa perempuan tersebut bukan perempuan “baik-baik” dan dengan demikian kasusnya dicurigai bukan trafficking.

Mengenai perlindungan dan pemulihan korban hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan dan pemulihan pada korban trafficking.

Implikasi kondisi ini mengerucut pada ketidakadilan dan pengabaian hak-hak korban. Ironisnya, persoalan ini juga berimplikasi pada kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap korban sehingga kondisi yang dialami korban adalah menjadi “pelaku” atas penderitaan yang dialaminya. Ini pula yang sering mengakibatkan korban cenderung takut melaporkan kasusnya jika mereka dengan susah payah berhasil lepas dari sindikat trafficking.

Kelemahan hukum

Mengingat pengalaman di atas, proses pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seyogianya memerhatikan: pertama, kemendesakan lahirnya UU ini terkait dengan lemahnya instrumen hukum nasional yang dimiliki Indonesia untuk menangkap kompleksitas persoalan trafficking, sementara korban terus berjatuhan. Meskipun sejak lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengenai penjualan anak dan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya telah diatur, tetap saja belum mampu menangkap kompleksitas persoalan trafficking. Apalagi bila hanya menggunakan Pasal 297 KUHP.

Pemerintah Indonesia pada 12 Desember 2000 telah menandatangani Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Protokol yang kemudian lebih populer disebut Palermo Protocol ini setidaknya menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang mampu menangkap kompleksitas persoalan trafficking.

Sudah semestinya semangat protokol ini mewarnai secara utuh UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sedang digodok. Sebagai contoh, pasal 3 protokol ini (mengenai definisi) menekankan: diabaikannya persetujuan dari korban; adanya pengakuan pada korban dan dengan demikian kepada korban dilekatkan sejumlah hak yang wajib dipenuhi negara; serta adanya pengakuan pada kerentanan anak terhadap trafficking dan dengan demikian kepada anak wajib diberikan perlakukan khusus.

Semangat dan substansi UU ini semestinya diletakkan dalam kerangka perlindungan dan penegakan hak-hak korban, khususnya perempuan dan anak. Cara pandang yang keliru dalam melihat persoalan harus diluruskan sehingga tidak mereduksi makna sesungguhnya penghapusan trafficking, apalagi hanya menjadi persoalan moralitas semu.

Untuk itu, jelas trafficking mesti dikembalikan pada persoalan pelanggaran HAM, khususnya perempuan dan anak. Kepada korban dilekatkan sejumlah hak, termasuk tempat tinggal, layanan konseling, medis, informasi tentang hukum, bantuan material, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, hingga kerahasiaan identitas.

Adalah kewajiban negara untuk memastikan dilakukannya langkah dan tindakan yang tepat dalam melakukan pencegahan, pembuatan peraturan perundang-undangan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada korban. Untuk itu, posisi negara (pemerintah) sebagai pemangku kewajiban dalam melindungi perempuan dan anak dari trafficking haruslah termaktub dengan tegas dalam UU ini.

R Valentina Sagala Aktivis Feminis, Direktur Eksekutif Institut Perempuan, Bandung

sumber: kompas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: