Terus Terjadi, Belum Ditangani

Oleh: Ninuk M Pambudy dan Maria Hartiningsih

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan setiap tahun terus meningkat. Komnas Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2001 jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada lembaga swadaya masyarakat, lembaga penegakan hukum kepolisian, pengadilan negeri dan agama, kejaksaan, dan rumah sakit.

Walaupun jumlah kasus terus meningkat tajam, sebagian karena semakin membaiknya pelaporan oleh lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan, tetapi penanganan, terutama pemulihan korban, belum mendapat perhatian dan penanganan sebagai kejadian yang membahayakan kualitas kesehatan masyarakat (kesma).

Komnas Perempuan melakukan penelitian mengenai Dampak Kekerasan terhadap Kesehatan Perempuan di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta pada April-November 2005 untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan menimbulkan masalah kesehatan, apa faktor yang memengaruhi, bagaimana kekerasan terhadap perempuan memengaruhi status kesehatan korban dan mengestimasi dampaknya secara ekonomi.

Penelitian dilakukan secara kuantitatif, yaitu mengolah data dari RS Polisi Sukanto di Jakarta dan RS Panti Rapih di Yogyakarta yang memang memberi layanan kesehatan untuk perempuan korban kekerasan, serta secara kualitatif dengan mewawancarai 16 perempuan korban kekerasan. Semua data sumber dirahasiakan oleh penelitinya, drg Ririn Habsari MKes dan dr Harimat Hendarwan MKes, termasuk data dari rumah sakit. Para peneliti tidak mendapat nama dan alamat yang tercantum dalam kartu status, dan penelitian ini mendapat persetujuan etis dari Komite Etik Riset Kesehatan Balitbang Kesehatan, Departemen Kesehatan.

Temuan penelitian itu mengonfirmasi kesakitan yang dialami korban dan derajat kekerasan yang terjadi. Berdasarkan kartu status, bagian tubuh yang paling sering mengalami cedera adalah muka (56 persen), dan pipi serta mata yang paling sering jadi sasaran. Kepala adalah organ tubuh lain yang jadi sasaran kekerasan (21 persen), kemudian lengan (17 persen), dan organ genital (18 persen). Tingginya cedera pada organ genital berhubungan dengan tingginya pemaksaan seksual yang menyebabkan lecet, perdarahan, dan sobeknya selaput dara.

Korban juga mengalami gangguan reproduksi ketika terjadi kelahiran tidak diinginkan (KTD) baik oleh istri, suami, atau keduanya, baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Pada perempuan yang tidak menikah, apalagi jika masih sekolah, sanksi sosial yang diterima sangat berat akibat KTD. Beberapa responden mengatakan, mereka tidak ingin hamil lagi, tetapi suami memaksakan hubungan seksual. Ada juga responden yang mengatakan terpaksa memenuhi keinginan suami itu untuk menghindar dari kekerasan yang lebih berat lagi.

Gangguan kesehatan fisik dan mental jelas dialami korban, meskipun gangguan perilaku tidak terlaporkan dari data rumah sakit sebab tidak ada pencatatan. Sementara gangguan itu ternyata terjadi ketika dilakukan wawancara dengan narasumber dalam penelitian kualitatif.

Meskipun demikian, penelitian ini belum dapat menguantifikasi kerugian ekonomi akibat kekerasan terhadap perempuan sebab memerlukan instrumen khusus untuk mengukurnya.

Pencegahan

Komnas Perempuan sengaja memaparkan hasil penelitian ini dalam dua acara yang berbeda. Pemaparan pertama dipresentasikan kepada pejabat Departemen Kesehatan, akademisi yang memiliki pengalaman dalam kesmas, dan para penyelenggara layanan korban kekerasan terhadap perempuan. Pemaparan kedua dalam bentuk seminar dengan mengundang Departemen Kesehatan dan akademisi.

Kedua kegiatan itu seperti disampaikan Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandra Kirana, dalam penegakan hak asasi korban, korban harus mendapatkan hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Dalam memberikan hak pemulihan inilah penelitian ini diadakan. Penelitian ini sendiri menggambarkan adanya korelasi antara kekerasan terhadap perempuan dan kesehatan.

“Urgensi kekerasan terhadap perempuan dengan kesehatan adalah akan dihasilkan terobosan hukum di bidang kesehatan,” kata Kamala.

Ketua yang pertama dari Komnas Perempuan, Prof Dr Saparinah Sadli, meminta pemerintah, terutama Departemen Kesehatan, melihat persoalan ini sebagai persoalan kesmas sehingga pemerintah memberikan perhatian untuk penanganannya. Dengan menggunakan pendekatan kesmas terhadap kekerasan terhadap perempuan, maka penekanan adalah pada pencegahan di tingkat masyarakat. Padahal, selama ini pendekatan lebih ditekankan pada perawatan.

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan agar kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai masalah kesmas, Kepala Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan dr Bambang Hartono mengakui penelitian itu dapat menjadi cambuk untuk melihat dampak kekerasan terhadap perempuan. Tetapi, untuk menetapkan kekerasan terhadap perempuan sebagai kesmas, menurut Bambang, perlu data mengenai besarannya yang belum terungkap dalam penelitian.

Prioritas

Kepala Pusat Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Atma Jaya Prof Dr dr Charles Suryadi Mph mengatakan, data tetap diperlukan untuk dapat menjadi prioritas di Departemen Kesehatan sebab sebuah program akan berdampak pada pembiayaan.

Dr Hartono mengatakan, cara untuk mendapatkan besaran ini dapat dilakukan dengan membangun jejaring bersama komunitas di masyarakat. Dia pernah melakukan ketika mencari besaran pengaruh napza terhadap kesmas.

Mengenai membentuk jejaring, hal ini sudah dilakukan Komnas Perempuan dengan melibatkan LSM pemberi layanan pada korban kekerasan terhadap perempuan, Ruang Pelayanan Khusus kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan rumah sakit. Hanya, menurut Kamala, data dari rumah sakit sangat minim, hanya sekitar 10 persen dari total jumlah kasus yang masuk ke Komnas Perempuan. Karena itu, kerja sama dengan instansi pelayanan kesehatan sangat diharapkan agar tersedia data yang lebih komprehensif.

Mengenai hal ini, Direktur Kesehatan Komunitas Depkes dr Wandaningsih mengatakan, dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan sudah ada surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menneg Pemberdayaan Perempuan (PP), Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Polri. Koordinator adalah Menneg PP, tetapi koordinasi di lapangan tersendat.

Di Jakarta misalnya, ada beberapa puskesmas percontohan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan. Pelayanan itu berjalan, tetapi tidak terkoordinir. Hal ini antara lain terlihat dari tidak tercatatnya data di puskesmas apakah kesakitan yang dialami perempuan akibat kekerasan terhadap perempuan.

Menanggapi hal itu Prof Saparinah Sadli menyebutkan, data tentang besaran kekerasan terhadap perempuan penting, tetapi angka bukan segala-galanya. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah memberi rambu-rambu mengenai kesehatan dan kekerasan terhadap perempuan, tinggal melaksanakan. Di sisi lain, harus diingat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah rahasia perempuan karena korban dilarang oleh orangtua, keluarga, atau lingkungan dekatnya untuk mengungkap.

“Dari sisi HAM ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sebab terjadi secara sistemik, terjadi di mana-mana, dan sudah berlangsung lama. Kami mengusulkan agar Depkes mengambil inisiatif untuk melakukan survei dan mari mencari jalan agar pemerintah melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius,” tandas Prof Saparinah Sadli.

sumber: Harian Kompas Sabtu, 22 April 2006

3 Responses to Terus Terjadi, Belum Ditangani

  1. Adolf Bastian says:

    Thank you for writting this website!!
    It makes my mind open up!!!!

  2. Bobby Raikkonen says:

    This really good writting, and I hope the next will be better..!!
    Try to use observation method!!??

  3. Bobby Raikkonen says:

    OK!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: