Hukum Belum Lindungi Wanita

Kekerasan terhadap Perempuan Malah Makin Beragam

Sesuai perkembangan pemikiran dan penelitian, kekerasan terhadap perempuan ternyata begitu beragam motif dan latar belakangnya. Kekerasan terhadap kaum hawa, tidak semata berbentuk fisik, akan tetapi juga psikologis, seks, ekonomi, dan perampasan hak. Ironisnya, perangkat hukum yang ada pun belum cukup melindungi perempuan dari tindakan kekerasan.

Demikian rangkuman dari seminar “Kekerasan terhadap Perempuan, Alternatif dan Solusi” yang diselenggarakan Ikatan Sosiolog Indonesia (ISI) Jabar bekerja sama dengan Kantor BKKBN Jabar, Sabtu (10/4), di Hotel Royal Corner, Jln. Wastukencana, Kota Bandung. Tampil sebagai pembicara Dr. Ieke Sartika Iriany, M.S., Ir. Siti Homzah, M.S., Dr. Djaenudin Harun, S.H., dan Dr. Komala Nurmalia, M.Si., serta Kabid Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BKPMD) Jabar Drs. Siswa.

Pada acara tersebut, juga berlangsung pelantikan pengurus ISI Jabar periode 2004 – 2008 yang diketuai Drs. Hertog Nurwahyu Saud, M.P.A., oleh Ketua ISI Pusat Prof. Dr. Sediono Tjondronegoro.

Pada seminar tersebut nyaris semua penyaji makalah menyinggung kekerasan fisik dan seks, mengingat kedua motif tersebut selalu muncul ke permukaan. Akan tetapi, meski sekilas Drs. Siswa mengungkap kekerasan bermotif ekonomi. Disebutkannya, kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, yang menghasilkan uang atau barang. Hanya saja apa yang dihasilkan diiringi dengan membiarkan korban (perempuan) dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.

“Ada pula kekerasan dalam bentuk merampas kemerdekaan secara semena-mena. Misalnya melarang perempuan atau istri keluar rumah dan berkomunikasi dengan orang lain. Akibatnya, korban menjadi terisolasi dari lingkungannya,” ujar Siswa.

Sementara itu kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk trafficking, diungkapkan Siti Homzah. Trafficking bisa diartikan perpindahan seseorang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi suatu perbatasan wilayah (lokasi). Sedangkan ujung di balik kegiatan itu memaksa seseorang (perempuan) masuk dalam suatu situasi seksual, ekonomi atau fisik dengan cara menekan dan eksploitatif, serta memberi keuntungan bagi para pelaku yang merekrut, mentransfer atau terkait dengan sindikat kejahatan.

Homzah juga mengungkapkan hasil penelitian trafficking di Kab. Bandung, Indramayu, dan Karawang. Menurutnya, aktivitas trafficking di tiga daerah itu merupakan jaringan terstruktur secara sistematis. Di sana melibatkan traffickers (unsur aktor), mulai calo dengan berbagai tingkatan, germo/mami, manajer pengelola, pemilik modal/bos, hingga konsumen atau pemakai.

“Pada alur proses itu terjadi berbagai tindakan kekerasan, sejak dari pemindahan, penampungan, hingga penempatan. Sedangkan jika terjadi sekaligus kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan seks, maka implikasinya pun cukup berat. Korban mengalami depresi, gangguan kejiwaan, percobaan bunuh diri, dan menderita sakit berkepanjangan,” kata Homzah.

Dalam rumah tangga

Pada seminar tersebut sempat pula disinggung kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya, tentu saja para suami atau kepala keluarga. Motifnya, ada yang memang karena ingin mengukuhkan eksistensi sebagai pria yang dilatari tradisi atau pemahaman agama yang masih dangkal. Padahal perempuan pun saat ini menuntut kesetaraan.

“Ya, untuk mencapai adanya kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan perlu terus diupayakan lewat kelembagaan seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau perlindungan hukum yang jelas,” ujar Prof. Dr. Sediono Tjondronegoro, usai seminar.

Dia memberi contoh, di perusahaan hak perempuan atas kesejahteraan harus sama jika memang apa yang digelutinya sama dengan pria. Jangan karena perempuan punya hak cuti hamil, lalu hak kesejahterannya dikurangi. Hamil itu sebuah kodrat perempuan yang tidak bisa diubah. “Tidak adil, dong, hamil dijadikan alasan mengurangi hak,” kata Sediono.

Sementara itu Djaenudin Harun dan Komala Nurmalia, mengatakan, anak-anak (perempuan) yang dijadikan pelacur di Indonesia pun terus merebak. Di Indonesia jumlahnya diperkirakan mencapai 22.197 orang. Sayang dari 25 buah undang-undang, 5 peraturan pemerintah, 8 keputusan presiden, 4 instruksi presiden, 13 keputusan menteri, dan 4 surat edaran, yang semuanya menyangkut kesejahteraan dan perlindungan anak, belum 100% mengacu pada kriteria, efektivitas, dan tujuan hukum.

“Katakanlah ada anak perempuan korban seksual, hukum hanya terfokus pada pelaku. Sedangkan bagaimana menangani kehidupan korban selanjutnya, secara hukum belum diperhatikan. Padahal korban rata-rata mengalami trauma!” ujar Djaenudin. (A-121)***

sumber: pikiran rakyat 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: